Pernahkah kamu mendengar istilah procurement? Atau ada juga yang menyebutnya dengan e-procurement. Jadi e-procurement adalah instrument yang dapat mencegah korupsi anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Procurement sudah diterapkan di Indonesia sejak 2008 yang lalu.
Di tahun yang sama, 2008 yang lalu, Pemerintah Indonesia menciptakan INAPROC dalam rangka untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Dalam lima tahun, telah ada peningkatan jumlah instrument e-procurement: Jumlah penyedia sistem mulai dari 11 pada tahun 2009 menjadi 3 di 2012.
Buku karya Rendra Setyadiharja, S. Sos., M.IP. dalam buku berjudul Procurement dinamika pengadaan barang jasa elektronik ini memiliki fokus pembahasan yang kritis dan menarik. penasaran bukan seperti apa dan bagaimana? Berikut poin beberapa ilmu yang akan kamu dapatkan jika membuca buku ini.
Ada apa dengan Pengadaan Barang Jasa di Indonesia?
Budaya korupsi di Indonesia sepertinya sudah menjadi hal biasa. Hingga sampai saat ini, ada 55.000 pengaduan yang masuk ke KPK. Dari aduan yang masuk, 80% diantarannya adalah kasus pengadaan barang dan jasa. ICW (Indonesia Coruption Watch) melaporkan ada 43 kasus yang terindikasi korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa bermodus penunjukkan langsung.
Penunjukan langsung dalam sebuah proyek pengadaan barang dan jasa menurut Keppres no. 80 tahun 2003 hanya bisa dilakukan untuk proyek di bawah 50 juta. Sementara nilai yang berada di atas itu, harus dengan mekanisme lelang. Namun penyimpangan sering terjadi dalam konteks yang berakhir pada kasus korupsi.
Kajian Teoritis Tentang Electronik Procurement
Buku terbitan deepublish ini juga akan memperkenalkan kamu tentang istilah konsep e-government. Dimana konsep e-government ini mengawalinya dengan konsep e-procurement, maka perlu dikiranya kajian teoritik mengenai e-government menjadi pembahasan sebagai pengantar konsep. Dimana e-government itu sendiri merupakan term yang dapat diartikan sebagai teknologi informasi, termasuk salah satunya penggunaan internet.
E-government memiliki jenis-jenis pelayanan. Yaitu publish, interact dan transact. Ketiga jenis tersebut akan diulas lebih lengkap jika membaca langsung bukunya. Menyinggung soal pelayanan, pelaanan public tentu saja dapat menciptakan kenyamanan. Namun jika pelayanan tidak kritis, maka peluang tersebut akan disalahgunakan untuk mereka yang mengajukan.
Proses Politik Dalam Implementasi E-Procurement
Pengaruh proses politik juga turut mempengaruhi implementasi e-procurement. Implementasi e-procurement dipengaruhi oleh beberapa lingkungan, aitu internal environment, market environment, political environment, legal environment, dan social, economic and others environment.
Mengulas tentang masalah politik dalam implementasi e-rocuremet, ada pula yang menjelaskan bahwa di Negara-negara demokrasi banyak kelompok, organisasi, individu dan organisasi swasta juga aktif dalam sistem pengadaan public yang memiliki kepentingan, tujuan dan keyakinan cara politik untuk mempengaruhi proses pengadaan. Dimana mereka juga memiliki celah untuk melobi badan-badan legislative untuk merancang atau mengubah undang-undang pengadaan, mempengaruhi pelaksanaan regulasi dan mempegaruhi aggaran otorisasi dan proses alokasi.
Pembuatan kebijakan dan manajerial
Pembuatan kebijakan manajerial dalam implementasi sistem e-procurement adalah membuat kebijakand an membuat proses manajerial terhadap sistem e-procurement itu sendiri gimana. Pembuatan kebijakan dilakukan oleh decision maker ang bertanggungjawab sepenuhna terhadap sistem.
Tujuan e-procurement menciptakan pemerintahan bersih, transparan, memotong birokrasi, hemat biaya, pengadaan yang bersaing secara sehat dan juga mengurangi penyimpangan dalam rangka menuju good govermence. Selain itu juga dapat menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntababilitas dan transparan.
Operasionalisasi Fungsi E-Procurement
Berbicara mengenai operasionalisasi fungsi e-procurement akan membicarakan proses pengadaan yang dilaksanakan di masing-masing provinsi yang akan menggunakan e-procurement. Buku ini juga akan mengulas seberapa efektivitas implementasi sistem eprocurement di kelembagan ataupun dalam sebuah kepemimpinan.
Efektivitas faktor kepemimpinan dan kelembagaan diukur dalam konteks kejelasan perencanaan e-procurement yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah memiliki rencana e-procurement yang jelas, selain itu dari segi perencanaan pengadaan barang dan jasa terkait dengan rencana e-government jelas, unit pengadaan barang dan jasa memiliki panduan dan prosedur yang jelas. Serta dapat diukur dari panduan dan prosedur yang jelas dapat diterapkan secara konsisten.
Ada beberapa poin yang akan kamu pelajari di buku kara Rendra Setyadiharja. Diantarannya akan mempeajari dinamika implementasi sistem e-procurement, efektivitas impelementasi sistem, proses politik, indikasi korupsi dan diskresi dalam e-procurement, dan praktik implementasi sistem e-procurement di beberapa wilayah Indonesia dan mancanegara.
Buku setebal 183 halaman cocok buat kamu yang ingin mempelajari pengadaan barang dan jasa elektronik. Buku ini adalah buku referensi yang tepat bagi praktisi pengadaan barang dan jasa, juga bagi dosen dan mahasiswa. Termasuk pula untuk pemerintah yang lingkup kerjanya berkaitan dengan manajemen pengadaan barang dan jasa. Buku ini sangat bermanfaat, untuk melakukan buku pengadaan lebih bersih, sehingga meminimalisir bertambahkan kasus korupsi.
